Padang, (23/5/2019). Bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Padang, Drs. H. Zein Ahsan, MH (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang) melantik 1 (satu) Orang Hakim Tinggi dan pengambilan sumpat dan melantik 6 (enam) orang Ketua Pengadilan Agama di Sumatera Barat.
Diantara pejabat yang dilantik adalah :
- Drs. H. Taslim, MH sebelumnya Hakim Tinggi PTA Surabaya menjadi Hakim Tinggi PTA Padang.
- Drs. H. Amridal, SH., MA sebelumnya Wakil Ketua PA Medan Kelas IA menjadi Ketua PA Padang Kelas IA.
- Dra. Hj. Lelita Dewi, SH., M. Hum sebelumnya Ketua PA Ambarawa Kelas IB menjadi Ketua PA Pariaman Kelas IB
- Dr. Muhammad Fauzan, S. HI., MA sebelumnya Wakil Ketua PA Solok Kelas II menjadi Ketua PA Solok Kelas II
- Yang Ariani, S. Ag., MH sebelumnya Wakil Ketua PA Tanjung Pati Kelas II menjadi Ketua PA Maninjau Kelas II
- Nursal, S. Ag., M. Sy sebelumnya Wakil Ketua PA Kefamenanu Kelas II menjadi Ketua PA Tanjung Pati Kelas II
- Azizah Ali, S.H.I., MH sebelumnya Wakil Ketua PA Pulau Punjung Kelas II menjadi Ketua PA Pulau Punjung Kelas II
Turut hadir dan menyaksikan pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, para Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris PTA Padang, para Ketua PA Se Sumatera Barat, Panitera dan Sekretaris PA Se Sumatera Barat, pejabat eselon III dan IV dan pejabat fungsional PTA Padang.
Pada kata pengantar tugasnya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang menyampaikan bahwa rotasi dan mutasi hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Tujuannya adalah untuk pengembangan kompetensi SDM pejabat yang bersangkutan. “setiap amanah yang diberikan oleh pimpinan Mahkamah Agung kepada saudara akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi sudah dikuatkan lagi dengan pakta integritas yang sudah saudara baca dan tanda tangani”, kata ketua dalam sambutannya.
Menyikapi kebijakan Mahkamah Agung RI yang akhir-akhir ini menuntut kecepatan satker untuk melakukan inovasi dan merealisasikan program-program unggulan, Ketua PTA Padang menghimbau agar setiap pimpinan Pengadilan Agama di Sumatera Barat harus mampu berpacu dan membaca kebutuhan organisasi. Diantara program Mahkamah Agung yang mesti dipahami oleh setiap pimpinan satker adalah pertama Implementasi e-Court, kedua penerapan SIPP, ketiga Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), dan keempat Pembangunan Zona Integritas (ZI) serta termasuk juga inovasi dalam pelayanan.(im78)
Pta padang
