Kamis tanggal 12 September 2019, Zein Ahsan selaku pimpinan Pengadilan calon unit kerja berpredikat WBK memaparkan proses pembangunan pembangunan Zona Integritas di tiap-tiap 6 komponen pengungkit pada Pengadilan Tinggi Agama Padang di hadapan evaluator dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
Dalam rangka pembangunan Zona Integritas pada Mahkamah Agung RI dan memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN RB, Pengadilan Tinggi Agama Padang bersama 176 Pengadilan lainnya mengikuti Desk Evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB.
Bapak Canggih Hangga Wicaksono (Kepala Subbidang Analisis Perumusan Kebijakan Akuntabilitas Aparatur) dan Arif Tri Hariyanto (Kepala Subbidang Analisis Perumusan Kebijakan Pengawasan) evaluator dari Kemenpan RB menyampaikan bahwa desk evaluasi dilakukan guna pemenuhan indikator proses pembangunan zona integritas, sebelum nantinya akan dilakukan verifikasi lapangan, panel evaluator, hasil evaluasi eksternal. Disamping sebagai penilai, evaluator juga merupakan mitra diskusi guna percepatan mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pada Pengadilan Tinggi Agama Padang ke depannya.
Turut hadir pada saat desk evaluasi Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi/Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung yang diketuai oleh Ibu Jeanny H.V. Hutauruk, pejabat dari Pejabat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tinggi Agama Padang.
