Padang ( 19/6 ) Bertempat di Ruang Command Centre H Mansur DT Nagari Basa PTA Sumatera Barat pada hari Senin 19 Juni 2023 dilakukan penandatanganan antara PTA Sumatera Barat yang diwakili oleh Ketua PTA Sumatera Barat Dr.Drs.H.Pelmizar, M,HI dengan PT Pos Indonesia Kantorpos Cabang Utama Padang yang diwakili oleh Executive General Manager Tiarsa Wahyudin Achmad Sanusi, S.Sos.,M.M. Penandatanganan perjanjian sebagai bentuk implementasi perjanjian kerjasama yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia tentang pengiriman dokumen surat tercatat.
Pada tahun 2022 Mahkamah Agung mengubah model panggilan dan pemberitahuan dalam menangani perkara dari manual ke digital. Dalam hal suatu perkara didaftarkan secara elektronik, panggilan dan pemberitahuannya dilakukan melalui surat tercatat. Artinya, seluruh perkara yang didaftarkan secara elektronik proses penyampaian panggilan dan pemberitahuannya tidak lagi dilakukan oleh jurusita pengadilan secara langsung, melainkan melalui media surat tercatat. Perubahan cara penyampaian ini adalah hal yang baru dan merupakan perubahan yang sangat fundamental dalam hukum acara perdata.
Pengiriman Dokumen Surat Tercatat yang dilakukan melalui PT.POS ini berbeda dengan pengiriman surat pada umumnya. Proses pengiriman berkas panggilan dan berkas lainnya nantinya akan diserahkan langsung ke orang yang bersangkutan lengkap dengan foto saat menerima, keterangan waktu dan lokasi. Ia menambahkan, jika orang yang bersangkutan tersebut tidak ada di tempat, maka surat akan diberikan kepada kepala desa setempat untuk diberikan kepada yang bersangkutan.
PENGIRIMAN CEPAT DAN RAHASIA TERJAGA
Pengiriman Surat milik Pihak Pertama dalam hal ini Mahkamah Agung dan badan Peradilan di Bawahnya dari seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan dalam negeri menggunakan tiga layanan produk yaitu: pertama, Pos Sameday, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan dalam hari yang sama (dalam jaringan lokal dalam kota). Kedua, Pos Nextday, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+1 dalam jaringan nasional terbatas, dan ketiga Pos Reguler, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+11 dalam jaringan nasional terbatas yang berlaku di Pihak Kedua
Pengiriman ini, dapat dilakukan di seluruh Instansi Peradilan di bawah Mahkamah Agung se-Indonesia, yaitu:
Mahkamah Agung;
Peradilan Umum, yang meliputi Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia;
Peradilan Agama, yang meliputi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah;
Peradilan Militer, yang meliputi Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer; dan
Peradilan Tata Usaha Negara, yang meliputi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Kerja Sama yang berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2026 ini diharapkan menjadi milestone yang membawa peradilan Indonesia semakin baik. Acara ditutup dengan saling bertukar cinderemata kenang kenangan dari kedua belah pihak dan foto bersama.
